KAMSAS JAKARTA

2010-08-11T11:43:00.001-07:00

POLEMIK UNDANG-UUNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (UU BHP)
PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDOYONO (SBY) BERIKAN TIGA SOLUSI
Oleh Ali Geno Berutu (Analisa dengan Filsafat Hukum)
Menteri pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengaku, presiden SBY memberikan tiga solusi untuk mengawasi persoalan pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP)
Menurut Mendiknas,presiden SBY meminta agar Dirjen pendidikan Nasional mengatasi kevakuman status yang terjadi kepada perguruan negri pasca pembatalan UU BHP. Untuk mengatasi kepakuman itu ujarnya ,Presiden memberikan tiga solusi.
Ketiganya adalah mengganti UU BHP dengan Undang-Undang yang baru,membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), atau membuat peraturan pemerintah yang baru sehingga bisa mengakomodasikan PP yang sudah dibatalkan itu menjadi peraturan menteri (permen).
Presiden meminta pada Ditjen Pendidikan Nasional untuk melakukan pengkajian lagi,apakah persoalan terhadap implikasi dari dibatalkannya UU BHP sudah semuanya bisa ditampung dalam PP yang baru atau PP 17? Kalau bisa maka akan berjalan, ungkap Nuh dikantor kepresidenan di Jakarta kemarin.
Presiden SBY kemarin menggelar rapat terbatas bidang kesejahteraan rakyat bersama seluruh jajaran menteri bidang kesejahteraan rakyat.Rapat itu membahas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan diperguruan tinggi pasca pembatalan UU BHP.Rapat dihadiri pula oleh Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akh Maloka. Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Somantri,dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Hery Suhardiyanto.
Mendiknas mengungkapkan,sejak Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU BHP pada 31 Maret 2010,dirinnya langsung memberikan laporan kepada presiden. Seusai menerima laporan itu,Presiden langssung menugasi dirinya untuk membuat analiisi terhadap implikasi keputusa MK tersebut.
Hasil analisi tadi telah kami sampaikan dalam rapar terbatas plus dengan kawan-kawan rektor yang paling terkena danpak dibatalkanya UU BHP. Kami memaparkan konsep atau usulan rancanagan uuntuk mengatasi pembatalan UU BHP yersebut,” ujarnya.
Untuk melaksanakan salah satu alternatif yang ditugaskan Presiden lanjut Nuh,Kemendiknas akan berkoordinasi dengan beberapa perguruan tinggi dan melakukan penajaman.Semua opsi itu ujarnya ,akan terbuka dan menjadi kemungkinan sebagai pengganti UU BHP {Rarasati Syarief}
ANALISIS
Kenyataan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri ,keduanya saling mempengaruhi. Dalam tatanan keilmuan kita keduanya saling membentuk .Hidup tumbuh dan hidup dalam masyarakat,dan relasi-relasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh keberadaan oleh hukum,bahkan hukum mengatur relasi-relasi sosial dalam interaksi sosial yang ada,antara satu individu dengan individu lainya, antara satu individu dengan institusi dan demikian sebaliknya.
Menurut saya permasalahan tentang UU BHP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melalui pendekatan Sociological Jurisprudence,yang mempokuskan diri dalam pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuanya secara efektif dimasyarakat,karena saat ini kemandirian kampus untuk mengolola dan mengembangkan sudah seharusnya diserahkan sepanuhnya kepada Civitas Akademika kampus yang bersangkutan.Ditengah-tengah Arus globalisai sekarang ini,dimana persaingan semakin ketat dan rumit,kalau sampai sekarang perguruan-perguruan tinggi di negri ini masih mengharapakan subsidi dari pemerintah untuk pengadaan pasilitas kampus saya kira sudah tidak cukup lagi,maka solusinya adalah perguruan-perguruan tinggi sudah saastnya bekerjasama dengan pihak swasta dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan serta fasilitas-fasilitas yang mendukungnya,supaya perguruan-perguruan tinggi mampu bersaing dan masuk dalam kategori Class World University yang telah banyak diidamkan oleh perguruan-perguruan tinggi di negeri ini dan termasuk salah satunya UIN Jakarta.UU BHP yang tadinya dirancang untuk memberikan kekuatan hukum bagi perguruan-perguruan dalam mengembangkan pendidikan diindonesia tapi malah banyak ditantang oleh banyak pihak,sehingga MK pun kemudian membatalkanya disebabkan banyaknya tuntutan yang mendesak dari berbagai kalangan, karena hukum harus berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Selanjutnya mengenai solusi yang ditawarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyona (SBY) agar Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh membuat peraturan mentri (permen) untuk mengatasi kevakuman akibat dibatalkanya UU BH, adalah menggunakan pendekan Sosiolagi Hukum,karena permen ini dibuat atas perkembangan dan kemauan dari masyaraakat,jadi disini masyarakatlah yang melahirkan hukum,bukan hukum yang melakukan pendekatan kepada masyarakat sebagaimana Sociological Juripudence Pergolakan pergerakan dari berbagai kalangan baik mahasiswa maupun rakyat.Dengan mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya. Sosiologi Hukum sebagai ilmu terapan menjadikan Sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum,dampak dan efektivitas hukum.
.

2009-06-29T06:59:00.000-07:00

Oleh :Ali Geno Berutu

“It’s not what happens to You. It’s what you do about it.” Tidak menjadi hal yang
penting apa yang menimpamu/terjadi padamu, namun yang penting adalah bagaimana kamu menyikapi hal yang terjadi padamu itu.

Makna kata bijak berikut menurut yang saya artikan ” Misal ketika kita menerima suatu masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi secara positif masalah itu, dan apa yang kita lakukan sesudah kita menerima masalah itu.

“Sukses datang bukan dari apa yang kita ketahui, melainkan dari siapa yang kita kenal dan bagaimana kita membawa diri terhadap masing-masing orang tersebut.” (Lee Iacocca, CEO Mobil Eropa Chrysler)

“Satu-satunya cara untuk menjadikan diri anda tak tergantikan adalah menjadikan diri anda dapat digantikan.” (diambil dari 21 hukum kepemimpinan, John C Maxwell)

“Untuk menjatuhkan orang, anda harus jatuh bersama mereka. Sebaliknya, ketika anda mengangkat orang, anda pun ikut terangkat.”

“The Man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does”

Kader KAMSAS JAKARTA dalam arena 2009

2008-07-10T04:05:00.000-07:00

MENUJU TAHTA SUCI RAKYAT JELATA

ketika Kita mampu mengoreksi
ketika kita mampu "menyalahkan"
ketika kita mampu ber opini
ketika kita mampu berbuat dengan nurani
ketika kita mampu aksi simpati

ketika kita masih dalam kepolosan diri
ketika belum berfikir untuk diri sendiri
ketika kita berani berteriak tentang kebenaran
ketika kita tidak takut intimidasi
ketika kita percaya diri
ketika rakyat menaruh simpati
ketika kita masih tahu diri

ketika itu pula kita berani
berani maju mencalonkan diri
menjadi wakil rakyat sejati
walau usia masih dini

tunggu kami
dalam arena politik 2009
Maju Untuk Wujudkan Impian Rakyat
menjadi Wakil Rakyat yang berbakti

saatnya kami perkenalkan diri
Wilda Sastra dan Sapri
maju sebagai Calon Legislatif (DPRK KotaSubulussalam)

Ayo... gantikan mereka....
segera singkirkan mereka dari tahta suci rakyat jelata
ayo... maju bersama...
raih cita-cita mulia...

kami takkan gentar
walau harus melawan raksasa...
kami takkan gentar
walau harus menelan kalah.

inilah kami...
baktikan diri untukmu negeri
Negeri Serambi tidak butuh munafik sejati...

Jakarta, 10 Juli 2008

LOGO KAMSAS

2008-04-10T11:52:00.000-07:00

Upaya Radikalisasi Islam di Aceh

2008-02-15T02:54:00.000-08:00

Upaya Radikalisasi Islam di Aceh
(Komentar Terhadap Aksi Pembubaran Wisatawan Pantai Ujong Blang Aceh Utara)
Oleh : Wilda Sastra*

200-an pria berjubah dan mengenakan cadar penutup wajah, Minggu (25/6) kemarin pukul 14.00 WIB, membubarkan keramaian di Pantai Ujong Blang Lhokseumawe. Kelompok pria itu mengaku sebagai santri pesantren dari Aceh Utara dan Bireuen. Namun, ada sumber yang mengatakan mereka juga dari Aceh Timur. (Serambinews.com 26/6/2006)
***
Jika di Jakarta ada Front Pembela Islam (FPI) di Solo ada Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) yang konon disebut sebagai gerakan islam fundamentalis – radikal. Di Aceh baru-baru ini ada sekelompok orang mengatas namakan santri Pesantren. Mereka membubarkan pengunjung pantai Ujong Blang Aceh Utara dengan alasan memerangi maksiat. Sebagaimana FPI merupakan garis depan perjuangan memberantas kemaksiatan di Jakarta dan sekitarnya. Keompok Pria Berjubah (KPB) yang bergerak di Aceh adalah corak baru gerakan Islam radikal dimana kelompok tersebut berupaya membuat perubahan dan pembaharuan sosial dimasyarakat berdasarkan islam
***
Pro kontra seputar pembubaran wisatawan di Panatai Ujong Blang adalah hal wajar di dalam islam apa lagi dalam pandangan demokrasi. Ada yang menilai Pembubaran itu bentuk pengekangan terhadap masyarakat dalam mengisi hari libur. Kelompok peria berjubah (KPB)sendiri beranggapan pembubaran tersebut adalah demi teganya syraiat islam seperti yang diungkap salah seorang di antara rombongan berjubah,aksi yang dilakukan merupakan pengembangan syiar agama, serta memerangi perbuatan maksiat. Hal itu dilakukan dengan tujuan menolak bala sekaligus menegakkan Syariat Islam.(serambinews.com 26/6/2006)
Tinadakan ini bisa dianggap positif (walaupun belum bisa dibenarkan) mengapa, karena dalam islam dianjurkan ber amar ma’ruf dan nahi munkar (menagajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran) sehingga alasan pembubaran maksiat adalah benar.Namun ada hal-ha yang sering diabaikan dalam tindakan itu yaitu tidak adanya proses cek en ricek sebelumnya. Sebab tanpa meneliti kebenaran bahwa pengunjung pantai adalah sama dengan pengunjung Club Malam atau Discotik sehingga vonis maksiat menjadi kata akhir dalam penentu hukum wisata.
Begitu sempitkah islam mengekang kehidupan manusia ? Sehingga kegiatan wisata dianggap tabu . pembubuaran yang dilakukan kelompok pria berjubah konon mereka mengaku dari gabungan santri pesantren dari Aceh Utara dan Bireuen. Merupakan penomena baru dalam kehidupan ummat islam di Nanggroe Aceh Darussalam dimana gerakan-gerakan mengatasnamakan Islam atau institusi Pesantren semakin melebarkan sayap memberangus segala yang mereka anggap tabu(?), maksiat(?), dan lain yang semisal itu. Pertanyaannya sesuaikah tindakan itu menurut kaca mata islam sendiri ?
***
Isalam telah mengajarkan kepada ummatnya agar meneliti kebenaran suatu berita, pernyataan dan sikap kelompok santri pelaku pembubaran pengunjung pantai. , bahwa kegiatan wisata di pantai adalah maksiat adalah sikap yang kurang bijak serta terkesan berlebihan dan asal tuding . Bukankah dalam islam juga dianjurkan untuk mentadaburi alam, bukankah dalam islam tidak ada larangan untuk berlibur apa lagi di pantai. Sedangkan seringnya muda-mudi melakukan tindakan maksiat diwilayah tempat wisata pantai tidaklah dapat menjadi hujjah (alasan) membubarkan setiap kegiatan wisata pantai itu walau ada kewajiban mencegah tindakan maksiat. Karena maksiat juga dapat dilakukan di tempat lain seperti di sekolah atau kampus bahkan di Mesjid sekalipun lalu apakah sah-sah saja jika kita membubarkan sekolah atau perkuliahan dikampus bahkan orang yang sedang mengunjungi mesjid ?
Tetapi jika tindakan pembubaran pengunjung pantai berdasarkan bukti bahwa pelaku memang memanfaatkan untuk melakukan maksiat alangkah baiknya mencegah atau menindak pelaku maksiat itu sendiri tidak serta merta membubarkan kegiatan wisata tersebut karena Wisata tidak diharamkan dalam islam .Sehingga islam tidak terkesan sadis atau sempit untuk anak manusia dan dikhawatirkan Islampobia (ketakutan terhadap islam) bukan hanya menyerbu kalangan non muslim melainkan menyerbu ummat islam itu snediri.
***
Adanya indikasi saling klaim antara pemerintah dalam hal ini Dinas Syariat Islam dengan kelompok masyarakat atau kaum Pesantren tentang permasalahan maksiat. Dimana secara konstitusi hak pembubaran itu sebenarnya ada di tangan Dinas Syraiat Islam jika terbukti pengunjung pantai melakukan tindakan ma’siat. Namun kelompok masyarakat atau kaum santri adalah jelas tidak punya wewenang bertindak sendiri tanpa persetujuan pemerintah, secara moral dapat dibenarkan setiap individu apalagi kelompok secara bersama-sama memberantas ma’siat namun hendaknya memperhatikan etika dan perasangka buruk, tidak asal tuding sehingga tidak menimbulkan masalah baru dan ras takut dikalangan masyarakat.
Pentingnya memperhatikan etika karena islam adalah agama yang rahmat, sejuk tidak menakutkan. Sikap peria berjubah yang terkesan arogan mencoreng muka dengan cat serta memporak porandakan kursi meja tempat jualan makanan adalah gambaran buruk yang sengaja dicerminkan dan masih primitiv menambah panjang citra buruk islam.
Akhirnya sampai kapan kita menghukum manusia beralaskan keislaman? Sedangkan Islam sendiri tak merestuinya. Wallahu’alam

Penulis adalah : Mahasiswa UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

MAKAM SYEKH ABDURRAUF AS-SINGKILY

2007-11-16T22:37:00.000-08:00

MAKAM SYEKH ABDURRAUF AS-SINGKILY DI SINGKIL